Menikah Terlalu Muda, Siapa yang Menanggung Risikonya?

Oleh : Oyoh Bariah
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang

Pernikahan kerap dirayakan sebagai awal kehidupan baru. Keluarga berkumpul, doa dipanjatkan, dan harapan akan rumah tangga bahagia disampaikan. Namun, ketika pernikahan berlangsung pada usia yang belum matang, suasana penuh harapan itu tidak selalu sejalan dengan kenyataan yang akan dihadapi pasangan. Di balik sebuah akad dapat tersembunyi persoalan putus sekolah, ketergantungan ekonomi, tekanan psikologis, dan kerentanan kesehatan. Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya apakah perkawinan dapat dilangsungkan, melainkan apakah kedua orang yang menjalaninya sungguh siap memikul tanggung jawab yang menyertainya.

Di sebagian lingkungan, perkawinan pada usia muda masih dipandang sebagai jalan keluar yang praktis. Kesulitan ekonomi mendorong keluarga berharap tanggungan berkurang. Kekhawatiran terhadap pergaulan remaja menimbulkan anggapan bahwa menikah lebih cepat akan menghindarkan anak dari perilaku yang dinilai menyimpang. Ada pula perjodohan yang diterima sebagai kebiasaan keluarga, meskipun suara anak perempuan tidak memperoleh ruang yang memadai. Alasan-alasan tersebut mungkin terdengar akrab dalam kehidupan sosial, tetapi kedekatannya dengan tradisi tidak otomatis menjadikan sebuah keputusan baik bagi masa depan anak.

Sebuah penelitian lapangan di Desa Wanajaya, Cibitung, Kabupaten Bekasi, menggambarkan persoalan itu dari jarak dekat. Kajian terhadap satu keluarga dan seorang tokoh agama menemukan bahwa perkawinan usia anak dalam kasus tersebut berkaitan dengan kesulitan ekonomi, perjodohan, dan rendahnya pendidikan orang tua. Penelitian juga melaporkan pernikahan berlangsung tanpa dispensasi pengadilan melalui perantara dan pembayaran tidak resmi. Keterangan ini merupakan temuan dalam kasus yang diteliti, bukan dasar untuk menganggap praktik serupa terjadi pada semua keluarga atau seluruh kantor pelayanan perkawinan.

Apa yang terjadi setelah pernikahan justru lebih penting untuk diperhatikan. Penelitian tersebut mendokumentasikan persoalan kesehatan reproduksi, tekanan psikologis, terhentinya pendidikan, ketidakamanan ekonomi, serta ketidakstabilan hubungan perkawinan. Masa remaja yang seharusnya menyediakan kesempatan belajar dan mengembangkan keterampilan berubah menjadi masa ketika seseorang harus menghadapi persoalan rumah tangga yang kompleks. Tanpa dukungan memadai, pasangan muda dapat memasuki lingkaran kerentanan: pendidikan terbatas mempersempit pilihan pekerjaan, pendapatan yang tidak stabil meningkatkan tekanan keluarga, dan tekanan itu menghambat upaya memperbaiki keadaan.

Persoalan perkawinan usia anak tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan antara istilah boleh dan tidak boleh dalam hukum agama. Tradisi pemikiran Islam memiliki perangkat etis untuk menilai tujuan serta akibat suatu tindakan, yakni maqashid syariah. Kerangka ini menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan penting kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan tersebut, sebuah keputusan perkawinan seharusnya dinilai bukan hanya berdasarkan terpenuhinya syarat yang tampak, melainkan juga berdasarkan kemampuannya menjaga keselamatan, martabat, pengetahuan, dan keberlanjutan kehidupan keluarga.

Dalam kasus Wanajaya, peneliti menilai dampak yang muncul bertentangan dengan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Risiko kesehatan berkaitan dengan perlindungan jiwa. Terputusnya kesempatan pendidikan melemahkan perlindungan akal. Kerentanan reproduksi dan relasi keluarga berkaitan dengan perlindungan keturunan. Sementara itu, ketergantungan finansial mempersulit perlindungan harta. Analisis ini menghadirkan sudut pandang penting: alasan religius yang digunakan untuk membenarkan suatu tindakan perlu diuji terhadap akibat nyata yang ditimbulkannya. Niat yang dikemukakan sebagai kebaikan tidak menghapus kewajiban untuk mencegah kerugian.

Dalam kehidupan sehari-hari, kesiapan menikah sering dipersempit menjadi kemampuan mengucapkan akad atau kematangan biologis. Padahal, rumah tangga memerlukan kecakapan berkomunikasi, mengelola konflik, membuat keputusan bersama, memahami kesehatan reproduksi, dan merencanakan kebutuhan ekonomi. Kemampuan tersebut tidak muncul begitu saja pada hari pernikahan. Bahkan pasangan dewasa pun harus terus belajar mengembangkannya. Ketika anak belum memperoleh kesempatan mengenali dirinya, membangun kemandirian, dan menyelesaikan pendidikan dasar kehidupan, beban perkawinan dapat menjadi terlalu berat untuk ditanggung.

Hukum nasional sebenarnya menyediakan pagar perlindungan. Perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan mekanisme dispensasi melalui pengadilan dalam keadaan tertentu. Aturan tersebut bukan sekadar pekerjaan administrasi, melainkan upaya memastikan bahwa keputusan berdampak panjang tidak diambil tanpa pertimbangan memadai. Ketika prosedur dilewati melalui jalan pintas, ruang pemeriksaan terhadap kesiapan dan kepentingan terbaik anak ikut melemah. Perlindungan harus hadir sebelum persoalan meledak, bukan baru setelah perkawinan mengalami krisis.

Pencegahan menuntut keterlibatan lebih banyak pihak daripada petugas pencatat nikah. Orang tua perlu memperoleh pemahaman tentang hak pendidikan anak serta risiko kesehatan dan ekonomi. Sekolah harus menjaga agar peserta didik yang rentan tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Tokoh agama dapat membantu masyarakat membedakan keutamaan menjaga akhlak dari keputusan menikahkan anak secara tergesa-gesa. Pemerintah daerah pun perlu memperkuat akses informasi, pendampingan keluarga, dan pengawasan prosedur. Jika akar masalahnya adalah kemiskinan, solusi yang berkelanjutan mestinya turut menyentuh kebutuhan ekonomi keluarga.

Kita juga perlu bersikap hati-hati membaca penelitian semacam ini. Karena bersumber dari satu rumah tangga dan seorang tokoh agama, hasilnya tidak dapat digunakan untuk menghitung besarnya persoalan di seluruh Bekasi, apalagi Indonesia. Akan tetapi, kisah yang diteliti memberi pelajaran tentang bagaimana tekanan ekonomi, kebiasaan sosial, dan penafsiran keagamaan bisa saling bertemu dalam satu keputusan keluarga. Penelitian mendalam mengingatkan bahwa statistik tentang perkawinan anak selalu mempunyai dimensi manusiawi: ada pengalaman, kesempatan, dan masa depan seseorang di balik setiap angka.

Dimensi persetujuan anak juga tidak boleh tenggelam di balik keputusan orang dewasa. Anak perempuan yang menyetujui pernikahan karena tekanan keluarga, keterbatasan pilihan, atau ketakutan mengecewakan orang tua tidak selalu memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan masa depannya. Percakapan yang sungguh-sungguh perlu memberi ruang baginya untuk menyampaikan keinginan melanjutkan sekolah, kecemasan yang dirasakan, serta harapan terhadap kehidupan dewasa. Menghormati anak bukan berarti membiarkannya mengambil semua keputusan sendiri, melainkan memastikan kepentingannya didengar ketika keputusan besar dibuat atas namanya.

Tokoh agama mempunyai peran yang sangat strategis karena nasihat mereka sering menjadi rujukan masyarakat. Nasihat itu akan lebih melindungi jika tidak berhenti pada anjuran menjauhi pergaulan berisiko, tetapi juga menjelaskan pentingnya kesiapan fisik, emosional, pendidikan, dan kemampuan ekonomi. Menunda pernikahan demi mempersiapkan kehidupan yang lebih bertanggung jawab tidak perlu dipertentangkan dengan tujuan membangun keluarga yang baik. Justru kehati-hatian dapat menjadi wujud kesungguhan menjaga kemaslahatan agar keputusan yang bersifat panjang tidak diambil karena ketakutan yang sesaat.

Menjaga kehormatan anak tidak cukup dengan mempercepat pernikahannya. Menjaga kehormatan juga berarti memastikan ia dapat belajar, tumbuh sehat, mengembangkan pilihan hidup, dan memasuki perkawinan dengan persetujuan serta kesiapan yang bermakna. Jika keluarga, agama, dan negara sama-sama menghendaki kemaslahatan, ukuran keberhasilannya bukan banyaknya akad yang terlaksana, melainkan kualitas kehidupan yang terpelihara setelahnya. Pernikahan patut menjadi ruang bertumbuh, bukan alasan bagi seorang anak kehilangan masa depannya sebelum sempat memilihnya sendiri.