Mengakhiri Perundungan, Mengembalikan Sekolah sebagai Ruang Aman

Oleh : Nur Aini Farida
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang

Hampir setiap sekolah ingin disebut sebagai tempat yang aman dan ramah bagi anak. Di dinding koridor terpajang pesan tentang persahabatan, di media sosial sekolah beredar kampanye melawan perundungan, dan pada upacara bendera siswa diingatkan untuk saling menghormati. Namun, semua simbol itu belum menjamin seorang anak merasa terlindungi ketika diejek, dikucilkan, atau dipermalukan oleh teman-temannya. Sekolah yang benar-benar aman tidak dapat dinilai hanya dari banyaknya slogan. Ukurannya terletak pada apa yang dilakukan orang dewasa dan teman sebaya ketika kekerasan mulai tampak.

Perundungan sering disalahartikan sebagai konflik biasa yang kelak akan selesai sendiri. Padahal, tindakan menyakiti secara berulang, terutama dalam hubungan yang tidak seimbang, dapat meninggalkan dampak psikologis yang serius. Bentuknya tidak selalu berupa pukulan. Julukan yang merendahkan, ancaman, penyebaran gosip, pengucilan dari kelompok, sampai penghinaan di ruang digital dapat membuat seorang anak kehilangan rasa aman. Ketika korban memilih diam karena takut situasinya memburuk, sekolah mungkin tampak tenang dari luar, padahal ada persoalan yang terus berlangsung di dalamnya.

Pemerintah telah menghadirkan kerangka pencegahan dan penanganan kekerasan melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Tantangannya adalah menerjemahkan kebijakan itu menjadi kegiatan yang dapat dijalankan secara konsisten di sekolah. Penelitian terhadap tiga sekolah menengah pertama di Kabupaten Karawang menelusuri bagaimana aturan tersebut diterapkan. Melalui wawancara dengan unsur sekolah dan analisis dokumen, penelitian menemukan lima strategi yang digunakan: penguatan karakter dalam kebiasaan harian, pembentukan tim pengawasan atau pencegahan, peningkatan kemampuan guru, pelibatan orang tua, serta kampanye penyadaran melalui berbagai media.

Sekilas, kelima strategi itu terdengar sederhana. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak selalu sama. Satu sekolah memperlihatkan konsistensi yang lebih tinggi, sedangkan dua sekolah lainnya menerapkan sebagian strategi secara belum merata karena pelatihan guru dan pelibatan orang tua masih terbatas. Perbedaan tersebut penting dicermati. Kebijakan nasional baru memberi arah umum. Keberhasilannya sangat bergantung pada kepemimpinan sekolah, waktu yang disediakan, kemampuan pendidik, dan kesediaan seluruh warga sekolah bekerja bersama.

Penelitian itu melaporkan peningkatan pemahaman indikator perundungan pada sekitar 70 sampai 85 persen guru dan tenaga kependidikan yang menjadi bagian dari laporan sekolah. Sekolah-sekolah yang diteliti juga melaporkan penurunan kejadian perundungan ringan sekitar 40 sampai 50 persen selama enam bulan. Angka-angka ini memberi isyarat positif, tetapi tidak boleh dibaca sebagai bukti pasti bahwa satu kebijakan telah menurunkan perundungan dalam skala luas. Data terutama berasal dari keterangan pemangku kepentingan dan dokumen pada sejumlah sekolah terbatas, sehingga pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan perubahan perilaku dalam jangka panjang.

Hal yang paling mendesak adalah membangun kemampuan mengenali persoalan. Guru perlu memahami perbedaan antara gurauan yang disepakati bersama dan ejekan yang menyakiti. Mereka juga perlu melihat bahwa korban tidak selalu menangis atau langsung melapor. Ada anak yang mendadak enggan masuk sekolah, menjauh dari kelompok, atau menunjukkan perubahan perilaku. Tanda-tanda semacam ini harus ditanggapi dengan empati, bukan dengan cepat menuduh anak terlalu sensitif. Sikap orang dewasa pada laporan pertama dapat menentukan apakah siswa berani mencari bantuan berikutnya.

Pembentukan tim pencegahan kekerasan menjadi penting apabila fungsinya jelas. Tim bukan hanya nama dalam surat keputusan, melainkan harus memiliki jalur pelaporan yang aman, prosedur mendengar keterangan, mekanisme menjaga kerahasiaan, dan kemampuan menghubungkan anak dengan dukungan yang tepat. Pendekatan yang hanya berorientasi menghukum dapat membuat sebagian kasus semakin tersembunyi. Sekolah perlu melindungi korban, menangani perilaku pelaku secara proporsional, dan memperhatikan siswa lain yang menyaksikan kejadian. Mereka yang diam pun memerlukan pendidikan agar memahami kapan dan bagaimana meminta pertolongan.

Keterlibatan orang tua tidak kalah menentukan. Perundungan dapat berpindah dari halaman sekolah ke grup percakapan dan media sosial setelah jam pelajaran berakhir. Di rumah, orang tua perlu membangun komunikasi yang memungkinkan anak menceritakan pengalaman tanpa langsung disalahkan. Pertemuan dengan wali murid hendaknya bukan hanya sosialisasi aturan satu kali, melainkan ruang bersama untuk menyepakati respons ketika ada persoalan. Sekolah dan keluarga juga harus memahami batas privasi anak sehingga penanganan tidak berubah menjadi penyebaran cerita yang justru mempermalukan korban.

Perspektif pendidikan Islam memperkuat kebutuhan tersebut. Menghormati martabat manusia, menghindari penghinaan, dan menolak tindakan zalim merupakan bagian penting dari pembentukan akhlak. Namun, nilai tersebut harus hidup dalam tindakan. Guru yang menegur siswa tanpa merendahkan, pemimpin sekolah yang adil ketika menerima laporan, serta teman sebaya yang berani melindungi korban sedang memberi pelajaran moral yang konkret. Kegiatan spiritual, literasi, dan proyek penguatan karakter dapat mendukung tujuan itu apabila dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa, bukan dijalankan hanya untuk memenuhi daftar kegiatan.

Poster, video, dan kampanye media sosial tetap bermanfaat sebagai pengingat. Masalah muncul ketika sekolah menyamakannya dengan keberhasilan pencegahan. Materi kampanye perlu didampingi latihan komunikasi, pembiasaan menghargai perbedaan, serta evaluasi budaya kelas. Guru dapat membuka ruang diskusi mengenai contoh situasi yang sering dianggap sepele, misalnya mengolok penampilan atau mengecualikan seorang teman dari kelompok. Dengan cara itu, siswa belajar mengenali bentuk kekerasan yang mungkin sebelumnya dinormalisasi, sekaligus memperoleh pilihan tindakan yang aman ketika menghadapinya.

Hasil penelitian di tiga sekolah Karawang memberikan petunjuk yang berguna, tetapi juga mengingatkan perlunya evaluasi lebih panjang. Keberlanjutan program sebaiknya dilihat melalui catatan kejadian yang ditangani dengan baik, pengalaman rasa aman siswa, ketersediaan dukungan, serta perubahan kebiasaan warga sekolah. Jumlah laporan yang meningkat pada tahap awal bahkan tidak selalu berarti situasinya memburuk; bisa jadi kepercayaan siswa untuk melapor mulai tumbuh. Karena itu, keberhasilan tidak seharusnya dinilai hanya dari rendahnya angka kasus tanpa memeriksa apakah saluran pelaporan memang berfungsi.

Salah satu tantangan terbesar ialah menciptakan rasa percaya ketika siswa menyampaikan laporan. Anak yang khawatir akan ditertawakan atau dipersalahkan mungkin memilih menyimpan pengalamannya sendiri. Karena itu, sekolah perlu memastikan pelapor tidak mendapat pembalasan, memberikan informasi tentang tindak lanjut yang aman, dan menghindari penyebutan identitas secara terbuka. Perlindungan terhadap anak harus mendahului kebutuhan menunjukkan bahwa citra sekolah tetap baik. Keberanian menerima laporan yang tidak nyaman justru menunjukkan kedewasaan sebuah lembaga pendidikan.

Sekolah aman dibangun melalui keputusan kecil yang dilakukan berulang. Seorang guru tidak membiarkan ejekan berlalu. Seorang teman menolak ikut mempermalukan kawannya. Orang tua mau mendengarkan tanpa menghakimi. Pimpinan sekolah memastikan laporan ditangani dengan adil dan rahasia. Semua tindakan tersebut mungkin tidak terlihat semenarik kampanye besar, tetapi di situlah perlindungan anak sesungguhnya bekerja. Poster dapat menyampaikan pesan bahwa perundungan tidak dapat diterima. Budaya sekolah yang penuh kepedulianlah yang membuat pesan itu dipercaya oleh setiap anak yang datang untuk belajar.