Kecerdasan Buatan dan Masa Depan Pendidikan Agama Islam

Oleh : Yadi Fahmi Arifudin
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang

Kecerdasan buatan kini dapat merangkum bacaan, menyusun soal, menjelaskan istilah, dan menghasilkan rancangan bahan ajar dalam waktu singkat. Di hadapan kemampuan itu, guru Pendidikan Agama Islam menghadapi dua reaksi yang sama-sama mudah dipahami. Sebagian melihat peluang untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan sesuai kebutuhan siswa. Sebagian lainnya khawatir teknologi akan membuat peserta didik terlalu bergantung pada jawaban instan, kurang teliti terhadap sumber agama, dan semakin jauh dari hubungan pendidikan yang manusiawi. Kedua sikap tersebut sebenarnya mengarah pada pertanyaan yang sama: bagaimana memanfaatkan kemajuan tanpa kehilangan tujuan pendidikan?

Persoalan penggunaan kecerdasan buatan dalam pelajaran agama berbeda dari sekadar memilih aplikasi yang paling cepat menghasilkan teks. Pendidikan Agama Islam tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan adab, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual. Seorang siswa mungkin dapat meminta mesin menjelaskan makna kejujuran, tetapi pengalaman menjadi jujur ketika menghadapi godaan menyontek tetap memerlukan latihan moral. Teknologi dapat membantu memahami definisi sebuah nilai. Namun, keteladanan guru dan pengalaman bersosialisasi masih diperlukan agar nilai itu menjadi bagian dari perilaku.

Penelitian di SMA IT Mentari Ilmu Karawang membahas persepsi serta tantangan penggunaan kecerdasan buatan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Melalui wawancara dengan guru, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah, penelitian tersebut memperlihatkan adanya sikap terbuka terhadap manfaat AI. Teknologi dipandang berpotensi mendukung pembelajaran yang lebih personal, inklusif, dan efisien. Guru dapat terbantu menyiapkan variasi materi serta menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan belajar siswa. Namun, para pelaku pendidikan juga menegaskan bahwa peran moral dan spiritual guru tidak dapat digantikan oleh perangkat.

Bayangkan seorang guru menggunakan AI untuk menyiapkan beberapa contoh kasus tentang kejujuran dalam pergaulan digital. Siswa kemudian diminta mengkritisi jawaban yang dihasilkan, memeriksanya dengan sumber yang tepercaya, dan mendiskusikan konsekuensi pilihan tindakan. Dalam rancangan seperti ini, mesin menyediakan bahan awal, sedangkan proses pendidikan sesungguhnya berlangsung ketika siswa berdebat secara santun, menghubungkan dalil dengan kenyataan, dan mendengarkan koreksi guru. Contoh tersebut menunjukkan kemungkinan penerapan yang bertanggung jawab, bukan klaim bahwa semua praktik itu sudah berlangsung di sekolah yang diteliti.

Sebaliknya, penggunaan AI dapat menjadi masalah apabila sekolah menganggap setiap jawaban mesin benar. Sistem generatif bisa menghasilkan keterangan yang keliru, menampilkan rujukan yang tidak akurat, atau menyampaikan penafsiran yang terlepas dari konteks. Dalam pelajaran agama, kekeliruan semacam itu tidak selalu mudah dikenali oleh siswa. Karena itu, verifikasi sumber merupakan kewajiban pedagogis. Guru perlu menjelaskan bahwa kelancaran sebuah jawaban bukan ukuran kebenaran. Kutipan ayat, hadis, atau pendapat ulama harus diperiksa melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum digunakan sebagai dasar pemahaman.

Persoalan lain adalah kejujuran akademik. Ketika tugas dapat diselesaikan oleh mesin dalam beberapa detik, sekolah tidak cukup hanya melarang atau membebaskan penggunaannya. Siswa perlu mengetahui batas antara meminta bantuan untuk memahami materi dan menyerahkan seluruh proses berpikir kepada aplikasi. Kebijakan penggunaan AI sebaiknya menjelaskan kapan bantuan teknologi diperbolehkan, bagaimana pemakaiannya diakui, dan bagian mana yang harus dikerjakan sendiri. Aturan yang jelas melindungi integritas belajar sekaligus menghindarkan siswa dari kebingungan akibat tuntutan yang berbeda-beda antara satu guru dan guru lainnya.

Penelitian di Karawang juga mencatat kendala infrastruktur, perbedaan kesiapan pendidik, serta belum tersedianya pedoman penggunaan AI yang cukup kontekstual dengan nilai keislaman. Temuan ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi tidak dapat dilakukan dengan hanya mengadakan pelatihan singkat tentang cara menulis perintah untuk mesin. Guru perlu memahami cara kerja dasar AI, keterbatasannya, risiko privasi, serta metode mengevaluasi keluaran teknologi. Pada saat yang sama, sekolah harus mengaitkan setiap penggunaan aplikasi dengan tujuan pembelajaran yang jelas, bukan mengejar citra sebagai lembaga yang paling cepat mengikuti tren.

Perhatian terhadap perlindungan data juga tidak boleh diabaikan. Dalam kegiatan pendidikan, informasi mengenai siswa bisa bersifat pribadi, mulai dari catatan perkembangan belajar sampai pengalaman keluarga dan persoalan perilaku. Guru sebaiknya tidak sembarangan memasukkan data yang dapat mengidentifikasi siswa ke layanan digital. Kebiasaan meminta persetujuan, mengurangi data yang dibagikan, dan memahami aturan platform merupakan bagian dari tanggung jawab profesional. Pendidikan berbasis nilai justru kehilangan konsistensinya apabila kemudahan teknologi diperoleh dengan mengorbankan hak dan rasa aman peserta didik.

Sekolah dapat memulai dari langkah yang realistis. Pertama, rumuskan tujuan penggunaan AI berdasarkan kebutuhan pembelajaran yang nyata. Kedua, siapkan pedoman internal yang menjelaskan prinsip kejujuran, perlindungan data, verifikasi materi agama, serta kewajiban pendampingan guru. Ketiga, bangun komunitas belajar antarguru agar pengalaman baik dan kesulitan dapat didiskusikan secara terbuka. Keempat, evaluasi penggunaannya bukan hanya melalui kecepatan menyelesaikan tugas, tetapi juga melalui kualitas pemahaman, keterlibatan, dan kemandirian berpikir siswa. Semua langkah ini memerlukan dukungan pimpinan sekolah dan kesiapan sarana yang proporsional.

Kita perlu menghindari dua sikap ekstrem. Menolak semua teknologi karena takut terhadap perubahan akan membuat pendidikan kehilangan kesempatan memanfaatkan sarana yang berguna. Sebaliknya, menerima seluruh inovasi tanpa pertimbangan etis dapat mengikis makna proses belajar. Yang dibutuhkan ialah sikap kritis dan selektif. AI boleh membantu guru menyusun bahan ajar atau memberi alternatif penjelasan, tetapi keputusan tentang nilai, pembinaan perilaku, dan perhatian terhadap kondisi seorang anak tetap menuntut pertimbangan manusia yang hadir, mengenal, dan bertanggung jawab.

Penelitian pada satu sekolah tidak dapat dijadikan ukuran kesiapan semua sekolah Islam di Indonesia. Kondisi infrastruktur, kemampuan guru, budaya belajar, dan kebijakan lembaga dapat berbeda. Karena itu, rancangan penggunaan AI perlu diuji sesuai konteksnya, lalu diperbaiki berdasarkan pengalaman nyata. Namun, pesannya berlaku lebih luas: ukuran keberhasilan teknologi pendidikan bukan seberapa sering aplikasi digunakan, melainkan apakah ia membuat siswa lebih memahami ilmu, lebih mampu bernalar, dan lebih bertanggung jawab dalam menggunakannya. Inovasi harus memperkuat tujuan pendidikan, bukan menggantikannya.

Pada tingkat yang lebih luas, lembaga pendidikan perlu menempatkan akses yang adil sebagai pertimbangan. Tidak semua siswa memiliki perangkat, sambungan internet, atau dukungan keluarga yang sama. Jika tugas berbasis AI dirancang tanpa alternatif, inovasi justru dapat memperlebar kesenjangan. Guru perlu memastikan bahwa kesempatan belajar tetap tersedia bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang belum dapat menggunakan teknologi tertentu. Prinsip keadilan ini sama pentingnya dengan efisiensi yang sering dijanjikan oleh aplikasi baru.

Kelas agama pada masa depan mungkin akan semakin akrab dengan mesin yang mampu menjawab hampir semua pertanyaan. Namun, pertanyaan tentang bagaimana menjadi manusia yang baik tidak selesai dengan menerima jawaban yang terdengar meyakinkan. Ia memerlukan teladan, latihan, kesadaran, dan dialog. AI layak mendapat tempat sebagai alat bantu pembelajaran. Adab harus tetap menjadi penentu arah. Ketika keduanya ditempatkan secara tepat, sekolah tidak perlu memilih antara menjadi modern dan menjaga nilai; ia dapat bergerak maju tanpa kehilangan alasan mengapa pendidikan diselenggarakan.