Sang Perwira Penyelamat Negara

Republik Indonesia pernah nyaris hilang dari peta dunia setelah dinyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945. Babak krisis ini menghampiri negara yang baru seumur jagung manakala Belanda yang diwadahi oleh NICA (Nedelandsch Indische Civiele Administratie) bersama Sekutu melakukan pendaratan dan menguasai sejumlah wilayah negara ini dalam kurun yang singkat.

Kedatangan mereka ke Republik ini abadi dalam historiografi Indonesia dan benak sepuh kita sebagai peristiwa Revolusi Kemerdekaan. Revolusi yang dimaksud di sini ialah mempertahankan kemerdekaan dari gempuran hebat penjajah yang berambisi mendirikan kembali imperium Hindia Belanda layaknya sebelum era Pendudukan Jepang.

Kembali pada narasi paragraf pertama, Indonesia hampir saja hilang ketika Ibukota Republik Indonesia yang kala itu berkududukan di Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda. Sementara, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama sejumlah menterinya menjadi tawanan perang sampai akhirnya mereka diasingkan Belanda ke Bangka.

Jika Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya ditangkap, lantas siapakah yang menggantikan posisi mereka?

Kawat yang Tak Pernah Sampai

Penangkapan Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan jajarannya merupakan salah satu agenda dari Agresi Militer II yang sukses dilancarkan Belanda pada pagi hari 19 Desember 1948. Serangan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan Belanda terhadap Perjanjian Renville. Penyerangan ini terjadi secara mendadak sehingga angkatan bersenjata Indonesia tidak punya cukup waktu untuk menghadang Belanda.

Belanda yang datang bersama Sekutu mampu melumpuhkan Yogyakarta dalam kurun yang singkat. Mereka berhasil menangkap para pemimpin negara Indonesia yang dilanda panik kala itu.

Dalam menghadapi kondisi yang serba tidak menentu, sesungguhnya pucuk pimpinan Republik sudah memikirkan kemungkinan terburuk mengenai nasib negara yang dipimpin mereka. Para elit Republik menyiapkan tiga langkah yang bisa diambil untuk mempertahankan kedaulatan negara ini yaitu dengan cara memperjuangkan Indonesia di luar negeri, dari pedalaman Sumatra, dan di pedalaman Jawa itu sendiri.

Rencana yang diambil manakala Agresi Militer II benar-benar terjadi ialah mengirimkan kawat kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, yang sedang berada di Bukittinggi juga pada Mr. A.A. Maramis yang sedang menjalankan misi di New Delhi, India. Kepada mereka diinstuksikan untuk mendirikan pemerintahan darurat di tempat masing-masing.

Sambil harap-harap cemas, dalam kenyataannya kawat yang disampaikan oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta itu tidak pernah sampai. Sjafruddin sendiri cukup terkejut mendengar kabar Yogyakarta dikuasai dan Bukittinggi sampai diserang oleh pasukan Belanda. Sementara itu, ia belum memperoleh sedikit pun amanat dari Yogyakarta.

Ajip Rosidi dalam Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT (2011) menerangkan bahwa Sjafruddin mengambil inisiatif sendiri untuk menghadapi situasi genting dan serba tidak menentu itu sambil menanti kabar-kabar terbaru dari pemerintah Republik Indonesia.

“Bersama dengan Kolonel Hidajat ia pergi ke rumah Teuku Mohammad Hasan, Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera, untuk bersama-sama membahas langkah-langkah yang perlu diambil -apabila berita itu memang benar”, tulis Ajip.

Ajip menjelaskan, Sjafruddin walaupun tidak mengetahui ada instruksi mendirikan pemerintahan darurat kepada dirinya, sesungguhnya ia sudah sampai terpikirkan untuk mendirikannya.

Kebingungan Menyelimuti Pikiran Sjafruddin

Ajip menerangkan bahwa sebelum Agresi Militer II terjadi, tepatnya pada pertengahan November 1948, Mohammad Hatta bersama dengan sejumlah pemimpin Republik yang di dalamnya termasuk Sjafruddin melawat ke Bukittinggi, Sumatra untuk menyelesaikan persoalan sengketa antar tentara. Akan tetapi, pada akhir November, Hatta meninggalkan Sumatra lebih dahulu dikarenakan harus berunding dengan Belanda sedangkan Sjafruddin bersama koleganya tetap berada di Sumatra.

Pada awalnya Sjafruddin mengira Hatta akan kembali lagi ke Bukittinggi namun ia tidak kunjung pulang juga sampai tiba kabar padanya Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda.

Sampai mendengar kabar Yogyakarta lumpuh, Sjafrudin tidak langsung membentuk pemerintahan darurat. Ia sempat bingung sebab menurutnya pemerintahan semacam itu akan dipimpin oleh Hatta.

Seiring terdengar kabar Hatta ikut ditawan Belanda, Sjafruddin mulai sadar bahwa kini amanat untuk menyelamatkan Republik Indonesia berada di  pundaknya.

Sjafruddin yang berada di Bukittinggi lantas bergerak mengajak sejumlah petinggi Republik di Sumatra untuk membahas pembentukan pemerintahan darurat. Mereka terlebih dahulu pindah dari Bukittinggi menuju ke Payakumbuh lalu ke Halaban guna menghindari serangan musuh.

Ia membahas ihwal pemerintahan darurat ini pada 22 Desember 1948, di Halaban, sebuah daerah pegunungan yang dipikirkannya sulit dicapai Belanda.

Proklamasi PDRI

Di tengah udara pegunungan yang dingin, tanpa ada perdebatan yang didasari oleh kepentingan perorangan atau kelompok. Disepakati oleh para petinggi yang hadir untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau yang masyhur dengan akronim PDRI. Kala itu jam sudah menunjukkan pukul 04.30 subuh. Kabar lahirnya pemerintahan itu segera dipancarkan melalui stasiun radio yang masih dikendalikan Republik Indonesia di Sumatra ke seluruh dunia.

Ajip Rosidi mengisahkan, dalam menentukan siapa yang akan memimpin PDRI, Sjafruddin sempat bingung juga karena saat itu ia bukanlah orang paling senior dari sisi usia maupun jabatan. Sementara, saat itu ada Teuku Mohammad Hassan yang menurutnya lebih tua dan jabatannya lebih tinggi sebagai Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra.

“Akhirnya atas kesepakatan bersama ditentukanlah bahwa PDRI dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai ketua.”, terang Ajip.

Terbentuknya PDRI mematahkan perkiraan Belanda sebelumnya. Mereka mengira Republik Indonesia akan lekas lenyap saat Yogyakarta dan pimpinan bangsa Indonesia ditawan. Padahal, hanya berselang sekitar tiga hari dari penyerangan ke Yogyakarta, PDRI muncul dan segera mendapatkan sambutan positif dari pimpinan sipil yang tidak ditangkap maupun pimpinan militer yang sedang bergerilya di hutan.

Sebagai pimpinan pemerintahan yang sah, Sjafruddin melengkapi struktur kementerian PDRI dan menghubungkan jejaring dengan pemimpin sipil maupun militer di dalam maupun luar negeri.

Kecewa dengan Perjanjian Roem-Roijen

Usaha PDRI dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia sangatlah signifikan. Selama enam bulan, Sjafruddin bersama dengan jajaran menterinya bekerja di pedalaman dan kerapkali harus berpindah-pindah kediaman karena dihantui serangan Belanda.

Sjafruddin dan pimpinan angkatan bersenjata Republik sangat kecewa tatkala mendengar ada perjanjian yang diinisasi oleh Mohamad Roem (Perjanjian Roem-Roijen). Saat itu, Roem termasuk ke dalam pimpinan Republik yang ditahan dan tidak memahami kondisi perjuangan PDRI dan angkatan bersenjata di lapangan.

Ajip menerangkan, menurut Sjafruddin, perjuangan yang dilakukan PDRI bersama angkatan bersenjata masih cukup kuat berhadapan dengan Belanda. Ia juga menyayangkan sikap para pemimpin Republik yang ditawan karena tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan dirinya sebagai kepala negara dan pemerintahan yang sah.

Seiring dibebaskannya para pimpinan Republik dari Bangka, pada pertengahan 1949, Hatta pergi ke Sumatra untuk menemui Sjafruddin namun tidak berhasil. Kemudian, pada awal Juli, Sukarno dan Hatta mengutus M. Natsir, dr. J. Leimena, dr. Halim, dan Agus Yaman untuk bertemu dengan Sjafruddin dan pimpinan PDRI.

Utusan Sukarno dan Hatta bertemu dengan Sjafruddin bersama jajaran PDRI di Kota Kaciek, Guguk Panjang. Pembicaraan di antara mereka berlangsung cukup hangat. Pada intinya, Sjafruddin berlapang dada, memenuhi ajakan utusan itu untuk mengembalikan mandat kepada Sukarno. Sjafruddin bertolak bersama rombongan tersebut menggunakan pesawat dari Bukittinggi menuju Jakarta lalu ke Yogyakarta.

Amanat yang pernah dipegang oleh Sjafruddin selama enam bulan di pedalam Sumatra diserahkan secara resmi kepada Sukarno dalam Sidang Kabinet di Yogyakarta pada 13 Juli 1949. Sukarno sangat berterima kasih kepada Sjafruddin yang telah berjuang demi keutuhan negara.

Presiden yang Terlupakan

Dewasa ini muncul narasi ke permukaan bahwa seharusnya Indonesia memiliki sembilan presiden. Satu dari dua gelar kepresiden yang ‘hilang terlupakan’ itu seharusnya disematkan kepada Sjafruddin Prawiranegara yang telah berjasa memimpin PDRI.

Sekaitannya dengan itu, dalam kenyataannya Sjafruddin sendiri memang tidak menggunakan gelar presiden sewaktu menjabat sebagai pimpinan PDRI. Dalam sebuah wawancara, Sjafruddin menjelaskan ia tidak menggunakan gelar presiden lantaran tidak tahu menahu instruksi yang disampaikan Sukarno dan Hatta. Seandainya Sjafruddin tahu, maka ia tak akan sungkan memakai gelar presiden. Ia menegaskan bahwa saat itu ia lebih didorong oleh rasa prihatin dan kerendahan hatinya.

Menilik perjuangan Sjafruddin di atas, sangatlah patut kita menggelarinya sebagai negarawan yang hebat. Sesuai dengan ‘Prawiranegara’ yang menjadi nama panjangnya, ia telah membuktikan sikap keperwiraan itu dalam denyut nadi perjuangan negara. Darinya kita melihat pribadi yang cermat, tangguh, dan memiliki inisiatif dalam bertindak manakala menghadapi situasi yang pelik. Semoga Allah merahmati arwah Pak Sjaf. Aamiin!